Komisi VI Minta PTPN I 'Empowering Asset' agar Produktivitas Sawit Meningkat

10-08-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima di Banda Aceh, Aceh, Selasa (9/8/2022). Foto: Nadia/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima meminta BUMN Holding Perkebunan Nusantara (PTPN), dapat melakukan empowering asset untuk lebih produktif dari aspek hulunya, agar produktivitas sawit di Aceh dapat diperhatikan. Mengingat komoditas sawit dari Aceh mampu menyuplai kebutuhan minyak goreng nasional.

 

Hal tersebut dikemukakan Aria Bima usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan jajaran Eselon I Kementerian BUMN, Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero), perwakilan Direksi PT Pupuk Iskandar Muda, Direksi PT PTPN III (Persero) (Holding), Direksi PT PTPN I, Direksi PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Direksi PT Hutama Karya (Persero), Direksi PT Adhi Karya (Persero), Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, di Banda Aceh, Aceh, Selasa (9/8/2022).

 

"Supaya lebih produktif dari aspek hulunya, kita ingin bahwa produktivitas sawit di (Aceh) sini harus betul-betul lebih diperhatikan. Sejauh mana sawit-sawit yang ada di sini itu juga mampu menyuplai kebutuhan minyak goreng nasional. Maka kita tekankan bagaimana hilirisasi di sektor perkebunan sawit untuk tidak hanya pabrik CPO (crude palm oil), tapi juga pabrik minyak goreng itu menjadi satu satu skala prioritas untuk PTPN Holding membuat pabrik minyak goreng khususnya minyak goreng curah,” jelas Aria Bima.

 

Aria Bima melanjutkan, secara kontribusi produksi minyak goreng atau minyak curah secara nasional, Aceh baru mencapai 4 persen dari kebutuhan nasional. Sehingga, menurutnya akan menjadi keputusan yang tepat, jika PTPN I nantinya juga dapat melibatkan wilayah Sumatera Barat dan Sumatera Utara, untuk membangun minyak goreng di Banda Aceh. "Saya kira tepat keputusan untuk membuat pabrik minyak goreng di Banda Aceh, dan sekaligus juga memberi kontribusi terhadap aspek pertumbuhan industri di sektor perkebunan," katanya.

 

Politisi PDI-Perjuangan ini juga menyatakan, bahwa pengembangan di sektor pertanian dan perkebunan ini menjadi salah satu program yang harus dioptimalkan di Aceh, mengingat sawit dan karet di Aceh merupakan komoditas utama yang memberikan kontribusi yang cukup baik dan bagus dalam kepentingan penerimaan Aceh maupun dalam skala nasional. (ndy/sf)

BERITA TERKAIT
Rivqy Abdul Halim: BUMN Rugi, Komisaris Tak Layak Dapat Tantiem
19-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menegaskan dukungan atas langkah Presiden Prabowo Subianto menghapus tantiem...
KAI Didorong Inovasi Layanan Pasca Rombak Komisaris dan Direksi
15-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyambut baik pergantian Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia...
Puluhan Ribu Ton Gula Menumpuk di Gudang, Pemerintah Harus Turun Tangan
11-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyoroti kondisi sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan...
Koperasi Merah Putih adalah Ekonomi yang Diamanahkan Oleh Founding Fathers Kita
06-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang...